Tanggung Jawab, Dong!

Mari berandai-andai. Bayangkan suatu kasus pembunuhan yang tersangka utamanya melarikan diri. Setelah bekerja keras sekian lama, akhirnya polisi berhasil melacak keberadaan sang tersangka. Nah, ternyata, tersangka ini ditemukan dalam kondisi sakit lumayan parah. Kita andaikan saja dia terkena gangren karena komplikasi diabetes dan kemungkinan besar harus diamputasi. Nah, menurut kamu, apa yang sebaiknya dilakukan polisi? Apa sebaiknya polisi menangkap si tersangka (tentu saja, polisi harus tetap memberikan kesempatan untuk berobat dan baru meneruskan penyelidikan kepadanya kalo kondisi kesehatannya membaik)? Atau gak usah meneruskan penyelidikannya dengan alasan kemanusiaan?

Aku, jelas-jelas memilih yang pertama. Aku cukup yakin kalo ada lebih banyak orang yang sependapat denganku dalam hal ini daripada yang berpendapat bahwa si tersangka sebaiknya dibebaskan saja. Bukan karena aku gak berperikemanusiaan, tapi karena sudah sewajarnya setiap orang bertanggung jawab terhadap perbuatannya. Kalo orang itu emang diduga melakukan pembunuhan, ya harus diselidiki dong, gak bisa begitu aja dibebasin hanya karena dia sakit.

Makanya, aku bener-bener gak ngerti sama pendapat yang mengemuka baru-baru ini tentang penghentian penyelidikan kasus korupsi mantan presiden Soeharto. Alasannya “kemanusiaan” (karena Pak Harto udah tua dan sakit-sakitan, bla, bla, bla). Gak manusiawi apanya? Bertanggung jawab atas perbuatan kita, bukannya itu manusiawi? Seandainya Pak Harto dicurigai terlibat kasus korupsi, wajar-wajar aja kan kalo diselidiki supaya dia bisa dimintai (atau gak dimintai pertanggungjawaban; tergantung keputusan pengadilan) pertanggungjawaban? Yang gak manusiawi itu kalo hak-haknya sebagai manusia “dilanggar”, misalnya dilarang ketemu pengacara dan keluarga, dilarang berobat ketika sakit, disiksa secara fisik dan mental, dll. Jadi, letak ketidakmanusiawian penyelidikan kasus korupsi Pak Harto itu di mananya? Lalu, kalo emang Pak Harto korupsi (sebenernya aku yakin kalo dia korupsi, tapi ada azas praduga tak bersalah sih), gimana dengan hak masyarakat yang telah dirugikan oleh tindakannya itu?

Ada satu lagi alasan yang menurutku jauh lebih gak masuk akal. Ada yang berpendapat bahwa Soeharto sebaiknya dimaafkan saja karena jasanya yang besar kepada negara. Berjasa dan bersalah itu dua hal yang berbeda. Misalnya nih, ada seorang murid teladan yang sering menang dalam berbagai lomba. Berkat kemenangannya itu, si murid udah berjasa mengharumkan nama sekolah. Suatu saat, kamu kesiangan dateng ke sekolah. Ternyata, si anak teladan itu juga kesiangan. Gimana reaksi kamu kalo guru piket ngehukum kamu, tapi ngebiarin si murid teladan masuk begitu aja dengan dalih bahwa dia “telah banyak berjasa terhadap sekolah”? Kalo hal itu terjadi, aku pasti ngerasa kesel karena guru piket itu udah bersikap gak adil. Soal pernyataan JK yang bilang bahwa rakyat Indonesia sebaiknya memaafkan Pak Harto (yang menyiratkan supaya rakyat Indoneisa gak protes seandainya penyelidikan kasus korupsi Pak Harto ditutup), JK pasti gak pernah dengar kata-kata “forgiven but not forgotten”. Memaafkan bukan berarti melupakan, Pak. Memaafkan bukan berarti berpura-pura seakan-akan orang itu gak pernah salah. Intinya, orang yang bersalah harus dihukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, terlepas dari kebaikan /jasanya di masa lalu dan pengampunan dari mereka yang terzhalimi oleh perbuatan orang itu.

Dari kecenderungan yang tampak beberapa hari ini, kemungkinan besar penyelidikan terhadap Pak Harto bakal dihentikan. Bener-bener deh, Indonesia. Tapi gak apa-apa. Mungkin Pak Harto bakal terbebas dari pengadilan di dunia, tapi dia gak mungkin bisa menghindar dari pengadilan Allah. Ha! Tunggu aja!