Jalan-jalan Itu . . . .

• Bukan untuk mendongkrak status
• Bukan buat foto-foto supaya bisa dipamerin di Flickr, Facebook, dll
• Juga bukan untuk menambah koleksi cap di paspor

tapi . . .

• Untuk mengasah kepekaan
• Untuk belajar tentang diri sendiri dan sekitar kita

Bukan untuk Anak di Bawah Umur

Wahai para pecinta manga! Apa kalian ngeh bahwa ada yang "aneh" di Gramedia? Yup, betul sekali. Mulai pekan lalu, semua manga terbitan Level Comics ditarik dari toko-toko Gramedia!

Setelah cari info sana-sini, kudapat kabar bahwa penarikan ini disebabkan karena konten komik-komik Level. Maksudnya, komik-komik Level mengandung unsur-unsur kekerasan dsb, yang dianggap tidak pantas. Sebagai jaringan toko buku terbesar di Indonesia, barangkali Gramedia dituntut agar tidak menjual komik dengan konten semacam itu di toko-tokonya. (Siapa yang menuntut? Orang tertentu? Suatu komunitas? Entah deh.)

Jujur saja, aku jadi bingung. Jikalau Anda bukan tuna netra, maka insyaAllah Anda dapat melihat label yang terpampang jelas di setiap komik terbitan Level. "Dewasa". Artinya, komik-komik Level memang ditujukan bagi para pembaca berusia dewasa. Bukankah konten kekerasan dsb hanya akan jadi masalah apabila dibaca oleh orang yang Belum dapat membedakan baik-buruk atau orang yang kendali mentalnya masih kurang?--dengan kata lain, anak-anak dan remaja? Jadi, apa masalahnya?

Masalahnya adalah, mayoritas warga Indonesia--termasuk para orangtua--tidak menyadari bahwa komik tidaklah identik dengan kanak-kanak. Kalau kita liat di negara asalnya, manga dikelompokkan ke dalam berbagai sub-genre berdasarkan usia pembacanya. Ada manga untuk anak-anak, remaja, dan orang dewasa. Ketika manga tersebut "masuk" ke Indonesia, rating tersebut biasanya dipertahankan atau malah di-upgrade oleh penerbit. Contohnya, Mahou Sensei Negima yang di Jepang masuk kategori shonen (untuk remaja laki-laki), tapi di Indonesia diberi rating dewasa oleh penerbitnya, Level Comics (dan itu juga masih disensor, loh!). Soalnya, komik tersebut bertabur cewek-cewek yang acap kali berpakaian seksi--walau gak porno, camkan baik-baik!--sehingga dianggap kurang pantas dibaca oleh anak di bawah umur.

Kembali ke soal komik yang identik dengan bacaan anak-anak. Nah, karena orangtua tidak tahu bahwa gak semua komik boleh dibaca anak-anak, dibiarkanlah anaknya membaca apa saja. Ada juga yang mengambil pendekatan ekstrem. Komik itu bacaan sampah, jadi anaknya dilarang baca komik. Padahal, sebenarnya banyak komik yang punya pesan positif, seperti Doraemon, Yotsuba&!, Kokoni Iruyo!, dll. Namanya juga manusia, makin dilarang bawaannya makin pingin ngelanggar. Alih-alih membuka wawasan dan berdialog dengan sang anak tentang mana bacaan yang pantas dan mana yang tidak, orangtua yang kerjanya melarang malah "mendorong" anaknya untuk baca komik secara sembunyi-sembunyi. Kalau udah gini, justru susah untuk mengontrol komik macam apa yang dikonsumi si anak.

Aku yakin ada yang berargumen begini: "Komik-komik itu harus ditarik dari peredarannya di Gramedia karena isinya gak pantas!" Bicara soal gak pantas, kenapa mereka gak sekalian menuntut supaya majalah seperti Cosmopolitan atau Esquire ditarik dari peredaran? Karena keduanya jelas-jelas untuk orang dewasa ‘kan, sehingga anak di bawah umur diharapkan tidak membeli?! Nah, peringatan apa lagi yang lebih gamblang daripada tulisan "Dewasa" di sampul depan manga terbitan Level, yang menyuratkan bahwa komik tersebut bukan untuk konsumsi anak-anak? Seandainya masih ada anak-anak atau remaja yang membeli komik berlabel "Dewasa", siapa yang salah coba?! Bukan penerbit atau toko buku, kalau menurutku sih.

Singkat kata, aku berpendapat bahwa pelarangan atau penarikan buku (komik) bukanlah solusi tepat untuk masalah ini. Filter yang terbaik ya pendidikan dan pantauan dari orangtua.

Kedengaran terlalu naif dan idealis? Ah, gak juga. Biar bagaimanapun, tidak ada yang instan di dunia ini, kecuali makanan siap saji.

Obrolan tentang Identitas

Berkat kebaikan hati seorang teman, aku berkesempatan ikut ngobrol-ngobrol bareng Hari Kunzru. Padahal, acara ini khusus undangan...cenah. Makasih ya, Na. Jadi, gak enak. (Atau malah enak?! ;p)

Singkat cerita, Pak Kunzru ini teh penulis berkewarganegaraan Inggris. Ibunya orang bule Inggris dan bapaknya orang India asal Kashmir (kayak Katrina Kaif nggak sih?!). Melihat latar belakangnya, gak aneh ketika kemudian dia penasaran dengan konsep "identitas", "ras", "kemurnian", dan sebangsanya. (Tumbuh besar sebagai anak berdarah "campuran" di wilayah konservatif kota London tidaklah mudah; kayaknya sih gitu.) Dan jadilah dia pengarang yang mengeksplorasi tema seputar identitas dalam novel-novelnya.

Dan karena latar belakangnya seperti itu, wajar kalo Pak Kunzru lebih tertarik dengan identitas transnasional--sesuatu yang mempersatukan semua orang, gak peduli di mana dia tinggal, apa keyakinannya, apa warna kulitnya, dsb. Oke lah, Pak, saya mengerti maksud Anda. Kita memang beda-beda, tapi terus kenapa? Maksud Anda begitu, kan?!

Nah, aku sendiri tidak pernah gelisah gara-gara "identitas", seandainya yang dimaksud "identitas" di sini adalah label yang dilekatkan seseorang pada dirinya, penyama sekaligus pembeda. (Misalnya: saya Muslim, jadi saya sama dengan orang-orang yang shalat dan mengaji dan mengimani Allah sebagai satu-satunya ilah, tapi saya gak sama dengan orang Kristen dan Hindu dan Buddha.) Mungkin karena aku tinggal di tengah-tengah masyarakat yang relatif homogen. Mungkin karena slogan Bhinneka Tunggal Ika sudah melekat dalam pikiranku (Sunda, Jawa, Batak, Minang,Bali, Sasak, Banjar, Dayak, dsb gak jadi soal). Mungkin karena aku bukan anggota kelompok minoritas yang terus-menerus dipertanyakan ke-Indonesia-annya.

Yang lebih mengusik pikiranku adalah "identitas personal" , kalo yang seperti itu memang ada. Siapa aku sebenarnya? Apa yang membuatku unik sebagai individu? Apa yang membedakanku dengan manusia-manusia lain? Tahu kan, kayak gen atau sidik jari atau sidik retina, tapi lebih menyeluruh. Harap dimaklumi, aku memang individualis (baca: antonim "kolektivis", bukan antonim "egois"). Aku bener-bener ngeri waktu membayangkan diriku sebagai makhluk yang keberadaannya di dunia ini tergantikan.

Ngalor-ngidul sepanjang ini, apa sih maksudku? Entah ya. Tapi, inilah yang kuyakini. Identitas adalah sesuatu yang kita pilih, titik. Dan manusia senantiasa tercabik-cabik antara keinginan untuk menjadi bagian dari kelompok dan keinginan untuk menjadi istimewa. Gitu deh.

Kesusahan (Bukan) untuk Ditonton

Program-program seperti Uang Kaget, Lunas, atau Tolong mungkin tidak asing bagi para penonton televisi. Meskipun tidak termasuk tayangan yang dinilai buruk menurut hasil rating alternatif Yayasan Sains Etika dan Teknologi, toh banyak juga yang mengecam acara-acara tersebut karena dianggap menjual kemiskinan dan kesusahan orang lain. Produser boleh berkilah bahwa acara itu mereka buat karena mengingatkan bahwa masih banyak orang susah di luar sana. Tapi, tidak salah juga seandainya ada yang dengan sinis mengatakan bahwa--terlepas dari tujuan "mulia" tersebut--ujung-ujungnya pihak produserlah (rumah produksi, stasiun televisi) yang paling diuntungkan. Sementara itu, kehidupan orang-orang yang mereka "bantu" dalam acaranya tetap tidak berubah pada akhirnya.

Nah, kalau begitu, apa bedanya tindakan para produser TV itu dengan perilaku "menonton kesusahan" yang ditunjukkan orang-orang kebanyakan? Lihat saja apa yang dilakukan orang-orang ketika terjadi bencana Situ Gintung. Alih-alih datang untuk menolong para korban, banyak yang justru mampir sekadar untuk melihat-lihat lokasi kejadian. Coba pikir--layakkah itu?

"Fenomena" yang sama dapat disaksikan lagi setelah pengeboman di Hotel J. W. Marriott dan Ritz Carlton Jumat lalu. Dua orang yang terlibat proses evakuasi mengatakan mereka kesulitan membawa para korban dari TKP karena di sekitar sana banyak orang yang menonton. Dan kemarin di TV ada seorang ibu yang menyorongkan kamera digitalnya untuk memotret lobi hotel yang porak poranda. Pantaskah itu?

Yang gak kalah bikin sebel adalah aksi para wartawan foto dan kamerawan yang mengerumuni para korban saat masing-masing dipindahkan dengan kursi roda atau brankar. Waktu aku sakit demam berdarah kemarin, aku gak pingin ketemu siapa pun karena aku gak mau dilihat orang dalam keadaan loyo dan payah. Jadi, kubayangkan perasaan para korban bom pasti berkali-kali lipat lebih dahsyat daripada perasaanku. Dan di saat rapuh seperti itu, para wartawan justru mengerubungi mereka bagaikan burung pemakan bangkai. Walaupun tindakan mereka punya pembenaran karena ngejar-ngejar objek yang layak diambil gambarnya emang tugas mereka, aku toh tetap merasa geram.

Pertanyaannya, apa bedanya "eksploitasi", "menggugah kepekaan sosial masyarakat", dan "memuaskan rasa penasaran" dalam kasus di atas? Karena bagiku, rasanya kok gak ada bedanya ya?!

Catatan: Kuucapkan turut berduka cita untuk para korban dan keluarganya. Semoga arwah para korban yang tewas diterima di sisi-Nya dan mudah-mudahan mereka yang cedera segara pulih secara fisik maupun mental, aamiin. Karena MU gak jadi dateng, aku justru jadi bisa lebih bersimpati pada mereka. Serius!

Bukan Alat, Bukan Tujuan

Ah, lagi-lagi petinggi Golkar bikin pernyataan yang nggak banget. Tempo hari Surya Paloh mengungkapkan pendapatnya bahwa "demokrasi hanyalah alat untuk mencapai tujuan, yaitu kesejahteraan rakyat", persis seperti pernyataan Jusuf Kalla (kalo gak salah) beberapa bulan sebelumnya. Terus terang, pernyataan ini mengusikku. Apalagi kata-kata semacam itu keluar dari mulut para petinggi salah satu partai terbesar (meskipun sama sekali bukan favoritku), dan tentunya berpengaruh, di Indonesia.

Tidak bisa dipungkiri bahwa kesejahteraan adalah hal yang didamba-dambakan semua penduduk Indonesia, termasuk aku. Mungkin kesejahteraan yang ada di benak para politisi dan petinggi negara terbatas pada hal-hal yang sifatnya fisik seperti terpenuhinya kebutuhan dasar (sandang, pangan, papan), sedangkan kesejahteraan idealnya juga mencakup hal-hal yang sifatnya spiritual (kedamaian hati, kesempatan untuk mengeluarkan potensi diri secara maksimal sehingga menimbulkan rasa puas, kedekatan dengan Sang Pencipta). Tapi oke lah, negara memang berkewajiban menyejahterakan rakyatnya dan aku sepakat soal itu.

Aku terusik oleh pernyataan Surya Paloh bukan karena aku beranggapan bahwa demokrasi adalah tujuan itu sendiri. Rasanya terlalu naif, berpraduga bahwa segalanya akan baik-baik saja dan semua akan bahagia setelah demokrasi diterapkan di sebuah negara. Aku terusik karena, menurutku, demokrasi bukan sekadar alat. Demokrasi juga bukan sekadar sistem pemerintahan yang (konon) paling ideal. Demokrasi jauh lebih penting daripada itu: demokrasi adalah sebuah nilai. Artinya, demokrasi itu harus dijadikan bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita, istilah kerennya "diinternalisasikan" (ato "terinternalisasikan"?).

Demokrasi mengisyaratkan keterbukaan, persamaan, dan kebebasan. Oleh karena itu, demokrasi sama pentingnya dengan hal-hal seperti kejujuran, kerja keras, atau kedisiplinan. Akankah kita menyingkirkan semua itu hanya untuk meraih "kesejahteraan"? Akankah kita dengan senang hati menghamba (ingat sidang MPR dan "mufakat bulat"?) dan terkungkung dalam ketidaktahuan (kita bahkan gak tahu apa-apa tentang penderitaan orang-orang di Aceh dan Timor Timur!) hanya supaya kita bisa cukup makan? Aku gak bakalan mau, seandainya aku punya pilihan.

Lagi pula, kalo memang demokrasi cuma dipandang sebagai "alat", jangan-jangan suatu hari nanti bakal ada wacana untuk menerapkan sistem diktatorial militer, misalnya, bilamana cara itu dianggap lebih ampuh untuk mewujudkan tujuan nasional. Dengan kata lain, kembali ke zaman Soeharto lagi, era ketika "harga-harga barang masih murah". Mau?

Paradoks Pengajaran Sains

Kalo udah ngomongin Olimpiade Sains Internasional, Indonesia boleh bangga karena para pesertanya selalu dapet medali. Oleh Menteri Pendidikan, hal ini kemudian dijadikan bukti mengenai kemampuan murid-murid Indonesia yang gak kalah dengan murid-murid dari negara lain, juga bukti bahwa arah pendidikan di Indonesia udah tepat. Buktinya, kita bisa mencetak juara dunia.

Tapi, kenyataan tak seindah itu. Bukan rahasia bahwa pelajaran sains di Indonesia ditakuti dan dijauhi murid-murid karena satu alasan: susah. Aku pernah ngeliat buku sains SMP untuk murid-murid Australia (yang entah gimana bisa nyasar di perpus SMA-ku) dan terpana ngeliat materinya yang sederhana. Di saat anak-anak SMP Indonesia berkutat menghitung persamaan termodinamika, anak-anak SMP di Australia baru "bermain-main" dengan tuas dan pengungkit.

Selain susah, materi pelajaran untuk murid-murid di sini emang super padat. Padahal dalam satu semester bisa sampe dua belas mata pelajaran yang harus diterima para murid. Dalam kondisi seperti ini, gimana mo paham, ngafalin aja udah setengah mati (karena bahannya seabrek).

Jadi, kecuali bila IQ Anda di atas 140 (kayak para peserta olimpiade sains itu) ato Anda beruntung karena punya sekolah berfasilitas lengkap dan guru yang istimewa, jangan harap bisa menyukai dan mengerti pelajaran sains yang diberikan di sekolah. Guru-guru juga gak bisa disalahin karena mereka pun sekadar mengejar target yang udah dipatok Depdiknas. Yang penting semua materi (yang banyak banget itu) udah tersampaikan; moga-moga aja para murid ngerti.

Memang ada kesan bahwa Depdiknas mencoba memperbaiki metode pengajaran saat mereka memperkenalkan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). Lewat KBK, murid dipersilakan untuk memformulasikan konsep dengan cara melakukan percobaan atau pengamatan. Alih-alih menghafal, murid diajak untuk mencoba memahami. Tapi, ini pun masih setengah hati karena toh Ujian Nasional--penentu absolut nasib murid--yang soalnya pilihan ganda itu masih menekankan aspek hafalan, bukan pemahaman.

Tidak berlebihan bila kukatakan bahwa keberadaan anak-anak Indonesia pemenang olimpiade sains memang merupakan anomali. Sebagian besar dari mereka dilahirkan sebagai orang cerdas, bukan dibentuk oleh sistem pendidikan yang oke.

Dan tidak berlebihan juga bila kukatakan bahwa aku sama sekali tak terkejut melihat berita di media cetak bahwa minat mempelajari sains (murni) di negeri ini sangat rendah. Kalo aku baru lulus SMA dan sedang memilih jurusan yang akan diambil di perguruan tinggi, aku pasti mikir: Ngapain mempelajari bidang ilmu yang susah dan juga gak menghasilkan duit?

Salah siapa coba?

Distorsi

Guru Bahasa Indonesiaku di SMA pernah ngadain tes kecil-kecilan tentang "penyampaian informasi lisan secara beruntun". Dengan kata lain, pesan berantai. Caranya, guruku menyampaikan sebuah pesan kepada seseorang, kemudian pesan itu diteruskan kepada secara beruntun kepada semua orang di kelasku. Percobaan ini dilakukan dua kali dan ternyata pada kedua kesempatan, pesan yang ditangkap oleh orang terakhir (dan disebutkannya di depan kelas), berbeda jauh dengan pesan yang diterima orang pertama. Dengan kata lain, penyebaran pesan secara lisan yang melibatkan banyak orang tuh gak efektif--karena rentan mengalami distorsi.

Tentunya, kita gak mengharapkan hal serupa terjadi pada penyebaran informasi lewat media massa. Jurnalis kan orang-orang yang terpercaya dan insyaAllah mereka gak asal aja mengabarkan suatu berita kepada masyarakat. Sayangnya, seterpercaya apa pun media massa tersebut, bukan berarti dia gak mungkin salah dalam menyampaikan pesan. Televisi khususnya, yang menyampaikan berita secara lisan dan acapkali real time. Selain itu, TV juga sering mengulang-ulang berita yang sama. Akibatnya, risiko salah pun menjadi semakin besar karena--ingat!--kian sering suatu berita disampaikan, kemungkinan berita tersebut melenceng kian besar pula.

Kalo mo memerinci kesalahan TV dalam menyampaikan info, sebenernya ada banyak. Tapi, mari kita tengok saja kasus yang paling hot, soal "susu bermelamin".

Badan POM menarik sejumlah produk yang mengandung susu buatan Cina setelah di negara tersebut ditemukan susu yang mengandung melamin. Jadi, tindakan BPOM merupakan suatu langkah preventif. Apakah semua produk tersebut mengandung melamin? Jawabannya: belum tau. Harus dilakukan pengujian dulu untuk tahu apakah produk-produk itu mengandung melamin ato enggak. Tapi daripada celaka, tarik aja semuanya.

Awalnya sih, info ini cukup jelas. Apalagi TV-TV pun menampilkan Kepala BPOM saat dia mengumumkan penarikan produk-produk tersebut (dan latar belakangnya). Tapi, makin lama berita tersebut makin terdistorsi. Penggunaan kata-kata "produk yang diduga mengandung melamin" ato "produk yang mengandung susu buatan Cina" entah sejak kapan berubah menjadi "produk bermelamin". Padahal itu kan belum pasti!

Parahnya lagi, budaya lisan dalam masyarakat kita masih berakar kuat. Plus, kita belum terbiasa kritis. Jadi, begitu melihat berita di TV, yang nempel mungkin cuma yang bombastis aja. Detail gak menarik seperti "ditarik karena dicurigai", "hanya makanan merek X berjenis Y yang dicurigai mengandung susu dari Cina" terlewatkan sepenuhnya. Yang terpatri di benak mungkin hanya: "Merek X bermelamin!" Sekian.

Info yang salah dalam permainan pesan berantai emang gak masalah, malah cenderung menghibur. Tapi kalo media massa sampai salah menyampaikan pesan, cilaka deh. Bukannya tercerahkan, masyarakat malah makin parno. Gawat kan?!

Banci Tampil

Hari gini stasiun TV mana sih yang gak nampilin tokoh waria/banci/laki-laki yang berpakaian seperti perempuan dalam acara mereka (kecuali Metro TV)? Menurut sebagian orang, hal ini mengkhawatirkan. Akhirnya, KPI pun tergerak untuk mengeluarkan teguran kepada stasiun-stasiun TV tersebut. MUI pun menganjurkan agar stasiun-stasiun TV tak memunculkan pria-pria berpakaian perempuan di bulan Ramadhan ini. Ada yang menaati anjuran tersebut, tapi ada juga yang bergeming dan justru berupaya membela diri.

Trans TV contohnya. Kehadiran karakter banci sudah menjadi keharusan dalam salah satu tayangan unggulan mereka, Extravaganza. Bisa bayangin gak sih, Extravaganza tanpa Aming yang berkostum cewek? Jadi, gak heran mereka terusik oleh teguran KPI dan himbaun MUI. Pokoknya, buat menangkis tuduhan miring seputar penampilan waria-waria gadungan dalam acara mereka, Trans TV memancing seorang tokoh untuk bicara soal itu. Menurut si tokoh (yang pernah jadi ketua Pemuda Pancasila, kalo gak salah), daripada ngerepotin tentang laki-laki berpakaian perempuan--yang wajar-wajar aja karena merupakan tuntutan peran--lebih baik KPI mengecam stasiun-stasiun TV yang tak henti-hentinya mengekspos kasus Ryan besar-besaran.

Mungkin pernyataan itu ada benernya. Tapi kalo mo jujur, kenapa coba stasiun-stasiun TV menghadirkan tokoh-tokoh waria? Terserah mo dibilang "bagian dari seni peran" ato apa, tapi coba deh tengok karakter-karakter waria yang muncul di TV. Kepribadian mereka selalu seragam: genit dan "gatel" (padahal, aslinya kan gak semua waria seperti itu; sama seperti gak semua perempuan itu genit). Hal itu bukannya gak disengaja. Selain lelucon mesum dan celaan kepada orang lain, apa lagi yang paling mudah memancing tawa kalo bukan laki-laki yang bergaya seperti perempuan? Apalagi laki-laki berpakaian perempuan yang genit.

Jujur aja deh, waria-waria (gadungan) yang tampil di layer kaca dihadirkan bukan sebagai manusia, tapi lebih sebagai makhluk aneh dengan sikap gak wajar yang, oleh sebab itu, layak ditertawakan. Cuma sebagai obyek lelucon. Seandainya aku waria, aku pasti bakal tersinggung melihat seperti apa kaumku digambarkan di televisi.

Kompeten dan Siap Kerja

Inilah kata-kata yang sedang digandrungi orang-orang yang berkecimpung di dunia "pendidikan": kompetensi, sertifikasi, vokasional, kewirausahaan. Benar-benar kata-kata teknis yang sama sekali tak menyentuh soal pembentukan nilai-nilai dan dan karakter, yang hanya bisa dipikirkan oleh seorang menteri berlatar belakang ekonomi yang, sewajarnya, hanya terbiasa memikirkan tentang perduitan dan masalah ekonomis lainnya, serta hasil akal-akalan pemerintah yang, karena gak bisa menyediakan peluang mendapatkan pendidikan dan penghidupan buat rakyatnya, sebenernya nyuruh masyarakat untuk menyediakan pekerjaan buat dirinya sendiri.

Seluruh kata di atas berkaitan erat dengan masalah per-"pasar"-an (yang sampai sekarang tak kumengerti artinya). Kompetensi dan sertifikasi diperlukan untuk memastikan agar yang bersangkutan sungguh memiliki daya saing untuk berkompetisi dengan sesama tenaga kerja lainnya di pasar lokal dan global. Pendidikan vokasional (baca: di sekolah kejuruan) harus ditumbuhkembangkan karena menyediakan tenaga-tenaga siap pakai yang dapat memenuhi permintaan pasar. Jiwa kewirausahaan sepatutnya ditanamkan dalam diri setiap orang agar dia mampu menghasilkan peluang kerja bagi dirinya sendiri dan orang lain; apalagi karena pengusaha adalah ujung tombak pertumbuhan ekonomi. Kebayang kan?

Mungkin karena ekonomi adalah masalah yang paling kritis di Indonesia, sekarang ini yang paling paling dipedulikan Depdiknas, sekolah, serta lembaga pendidikan adalah "mencetak penghasil duit". Tau kan, gimana caranya supaya setelah lulus orang tuh terampil sehingga ada yang mau mempekerjakan dia. Kalo pun gak ada, paling enggak dengan keterampilan dan "jiwa kewirausahaan" mereka, mereka bisa bikin usaha sendiri. Singkat kata, gimana caranya supaya orang gak nganggur.

Bukannya pola pikir mereka salah, tapi bukannya pendidikan itu adalah perkara membuka potensi? Bukankah setiap orang punya bakat sendiri-sendiri, yang berbeda dengan bakat orang lain? Memang ada orang yang berbakat jadi pebisnis, mekanik, analis, ato akuntan, tapi ada juga orang yang lebih tokcer sebagai pelukis, penulis, astronom, ato arkeolog. Pendidikanlah yang semestinya menyadarkan setiap siswa akan bakat terpendam ato potensi khas yang mereka miliki. Jangan maksain semua orang jadi wirausahawan ato teknisi hanya karena profesi itu yang dianggap paling sesuai permintaan "pasar" ato tuntutan zaman. Toh kalo setiap orang berkesempatan mempelajari apa yang paling cocok untuknya, bidang tersebut pasti dikuasainya dengan (relatif) mudah dan pekerjaan pun pasti bakal mudah didapat karena dia benar-benar "kompeten".

Jadi, jangan salahkan orang tua yang ngeluarin anak-anaknya dari sekolah dan lebih milih nyuruh mereka bekerja dong. Daripada nunggu sekian tahun hanya supaya si anak bisa dapet kerja, mendingan si anak diberdayakan secepat mungkin. Gak ada bedanya kan, pola pikir ortu macam ini dengan Depdiknas dan antek-anteknya yang cuma ingin mencetak orang-orang "kompeten" siap kerja ato wirausahawan penghasil lapangan kerja?

Lain Dulu Lain Sekarang, Masa Sih?

Pernah kudengar pengandaian: "Jika saja Indonesia dijajah oleh Inggris dan bukannya Belanda, mungkin keadaan negara kita bakal lebih baik." Sepertinya sih gak ada yang salah dengan itu, bahkan mungkin saja benar, terutama jika kita melirik negara-negara tetangga bekas jajahan/koloni Inggris seperti Malaysia, Singapura, India, ato Hongkong. Namun, akhirnya kusadari, hanya bangsa berjiwa terjajahlah yang bisa-bisanya punya pikiran macam itu. Dijajah ya dijajah, titik. Memangnya kita ini apa, anjing yang memilih majikan mana yang baik dan majikan mana yang enggak? Lagian, lebih baik dijajah Inggris apanya; liat aja Zimbabwe yang inflasinya entah berapa ribu persen ato Afrika Selatan yang pernah berada dalam cengkeraman apartheid.

Bicara soal lebih baik dan lebih buruk, sebenernya ada bedanya gak sih, dijajah Belanda, Inggris (kita pernah berada di bawah kendali Inggris loh, beberapa tahun; gara-gara pemimpin Belanda kabur ke Inggris setelah negaranya dikuasai para pendukung Republik, yang didukung Prancis), Jepang, ato merdeka? Selain perbedaan warna kulit para pembesar negara, jangan-jangan emang gak ada bedanya.

Zaman dulu, bos-bos besar di Indonesia (ato Hindia Belanda) adalah orang asing. Mereka berkewajiban mewujudkan pemerintahan yang baik, tapi yang lebih penting, mereka harus memastikan bahwa negara jajahan menghasilkan sesuatu untuk negara induk--intinya memperkaya/memakmurkan negara induk. Penduduk "pribumi" pun punya peran dalam pemerintahan dan peluang untuk berkuasa. Sebelum Belanda datang, para residen, bupati, wedana, ato apa pun namanya adalah bangsawan yang menghamba kepada Sultan ato Raja. Setelahnya, mereka melapor kepada pemerintahan Hindia Belanda alih-alih Sultan. Mereka pun mendapat gaji atas pengabdian mereka itu. Para Raja dan Sultan pun gak keberatan meskipun kekuasaan mereka dilucuti sepenuhnya. Toh mereka masih mendapatkan upeti (ato uang saku) dari Belanda. Semua sama-sama senang kan?

Nah, apa bedanya semua itu dengan kondisi masa kini, kala para birokrat lebih memedulikan kepentingan pemegang modal asing dan lembaga internasional pengisap darah (seperti IMF) daripada kepentingan nasional? Lalu, bukankah para bangsawan-alias-residen-ato-bupati-ato-wedana-ato-apalah-namanya yang adalah dengan raja-raja kecil tak jauh berbeda dengan para pemimpin daerah kontemporer, yang sebagian besar makin keliatan belangnya--mementingkan diri sendiri--pasca-OTDA? Aku bahkan gak akan repot-repot ngomong panjang lebar soal masyarakat banyak karena semua juga tau mayoritas dari mereka tetap sengsara, entah di bawah kekuasaan Belanda, Jepang, maupun setelah merdeka.

Yah, daripada nyalahin Belanda ato Jepang ato perusahaan multinasional ato IMF ato Bank Dunia, mari kita introspeksi: kok kita mau aja dikadalin sama mereka semua? Mungkin kita memang perlu revolusi alih-alih reformasi?

Selamat Hari Kemerdekaan yang ke-63! Kapan ya kita bisa bener-bener merdeka?

Catatan: Tulisan yang amat sangat gak orisinal sekali--baik dalam bentuk maupun isi--tapi sungguh menggambarkan kegeramanku saat ini.

Selektif Dong!!!

"TV isinya sampah semua! Cuma menjual mimpi! Gak mendidik!" adalah beberapa celaan yang acapkali didengung-dengungkan oleh pemerhati pertelevisian Indonesia. Entah apa aku ini bisa digolongkan sebagai "pemerhati pertelevisian" ato enggak, tapi aku mengamini pernyataan di atas. Bukannya acara di stasiun-stasiun TV kita gak ada yang bagus, tapi kita MEMANG masih kekurangan acara bermutu.

Masih dalam semangat Hari Anak Nasional yang diperingati minggu lalu, harus kukatakan bahwa perihal "acara TV yang kurang bermutu" ini, anak-anak (dan remaja)-lah yang sering menjadi sorotan utama. Soalnya, anak-anaklah yang paling rentan terhadap dampak buruk tayangan televisi. Banyak acara TV yang ditayangkan pada jam-jam tayang "anak" ato "keluarga" mengandung unsur kekerasan (baik yang bersifat fisik seperti tinju-tinjuan ato tembak-tembakan maupun yang sifatnya verbal seperti kata-kata kotor serta kasar) ato pornoaksi (entah apa istilah yang tepat, tapi kalian ngerti maksudku kan?). Cara termudah untuk menangkalnya adalah dengan mematikan TV, tentu saja. Sayangnya, gak semua orang cukup peduli/berkesadaran untuk melakukannya. Jangan-jangan, malah para ortu yang ngebet pingin nonton acara tersebut.

Selama ini, aku berpendapat bahwa faktor kedua (kurangnya kesadaran orang tua) yang membuat mereka cuek-cuek aja dengan tayangan yang ditonton anaknya. Tentu saja, dalam alam pikiranku (yang pongah karena merasa diri ini lebih berpendidikan dan berkesadaran daripada orang lain, astaghfirullah!) mereka yang kurang berpendidikanlah yang termasuk dalam kategori ini. Setidaknya, dulu aku mengira begitu.

Nah, bisa bayangkan betapa terkejutnya aku ketika melihat teater di 21 yang akan memutar film The Dark Knight dipenuhi oleh anak-anak! Oke, "dipenuhi" mungkin berlebihan, tapi yang jelas ada cukup banyak anak-anak. Padahal, film ini kan buat dewasa (seperti tertera pada pengumuman Lembaga Sensor di awal film). Dari trailer-nya yang memuat adegan ledakan pun sudah cukup jelas kalo ini bukan film ber-rating "segala umur".

Reaksi pertama yang mungkin timbul: Bioskopnya gak bener! Seharusnya mereka lebih selektif dalam menjual tiket kan? Tentu saja ini ada benarnya. Tapi plis dong ah! Mereka ini kan orang perkotaan yang seharusnya lebih punya akses terhadap informasi. Apalagi mereka ini termasuk kelas menengah (anggota kelas bawah gak mungkin nonton ke bioskop kan, buat makan aja susah) yang notabene cukup berpendidikan. Dan mereka pun masih muda (kebayang kan, ortu yang punya anak usia SD-balita kira-kira umurnya berapa; paling tiga puluhan), dan orang muda biasanya lebih pedulian terhadap hal-hal tetek bengek seperti info film terbaru di TV/tabloid/koran/internet daripada orang yang lebih tua. Jadi, kok bisa-bisanya mereka "menggiring" anak mereka untuk menonton film yang penuh adegan kekerasan (film yang bagus, menurutku; tapi tetap gak cocok ditonton anak-anak)? Mana harus bayar lagi!

Ini akhirnya menimbulkan pertanyaan dalam benakku. Apakah otak mereka (baca: kita) segitu tumpulnya sehingga gak mau ambil pusing untuk bersikap kritis? Apakah nurani mereka (baca: kita) udah segitu buramnya sehingga gak peduli meskipun anaknya melihat sesuatu yang gak patut? Kalo memang gitu, pantes aja TV gak repot-repot memperbanyak tayangan yang "bermutu", "mendidik", "bermanfaat", dan yang semacamnya untuk anak-anak. Wong para ortu cuek aja--mo anaknya liat hal yang sadis kek, semi-mesum kek, peduli amat!

Catatan: Tentu saja, The Dark Knight tidaklah semi-mesum maupun sadis (meskipun cukup banyak banyak tembak-tembakan, ledak-ledakan, dan pukul-pukulan). Kalo mo liat yang semi-mesum, tonton aja film komedi Indonesia yang banyak beredar di bioskop akhir-akhir ini. Dan soal yang sadis, hmm, aku gak tau tuh. Mungkin ada yang mo kasih saran?

Di Balik Mimpi

Program yang lagi “hangat-hangatnya” di TV akhir-akhir ini adalah reality show. Tepatnya reality show artis-artisan yang memberi kesempatan bagi orang-orang biasa dan tidak biasa serta orang dewasa maupun anak-anak untuk menjajal kemampuan mereka sebagai penyanyi. Berbagai reality show tersebut juga punya banyak penonton setia dan gak pernah kekurangan pemasang iklan.

Karena keuntungan besar yang dihasilkan stasiun-stasiun TV dari reality show, pantas saja mereka gak ambil pusing dengan cercaan berbagai pihak karena dianggap menjual mimpi-mimpi kosong. Sudah banyak kisah tragis yang para “pemenang” ajang seperti ini, mulai dari terjerat hutang demi mengkatrol perolehan SMS ato hidup terlunta-lunta karena gak dapet order nyanyi rutin, sementara yang bersangkutan malu pulang kampung karena telanjur dianggap udah sukses di kota sebagai artis. Tapi toh masih banyak yang rela mengorbankan waktu, tenaga, serta uang untuk berpartisipasi dalam ajang tersebut.

Mungkin tindakan orang-orang ini sekilas terlihat konyol--untuk apa menggantungkan harapan setinggi langit pada acara TV yang sekedar menebar janji di kala kita bisa bekerja keras di dunia nyata untuk mewujudkan impian kita? Sayangnya di Indonesia, dengan kondisi negeri kita yang serba terpuruk saat ini, tak banyak orang yang bisa meraih cita-citanya, hidup nyaman dan serba berkecukupan, kendati mereka sudah bekerja keras seumur hidup. Bagi para partisipan acara-acara tersebut, pilihan mereka seringkali hanya dua: hidup pas-pasan seumur hidup ato mencoba peruntungan dalam ajang reality show yang menjanjikan uang serta ketenaran--janji yang tak ada di dunia nyata. Jawabannya sudah jelas ‘kan?

Jadi, selama pemerintah belum bisa membenahi perekonomian negara ini dan memberikan kesempatan bagi mayoritas masyarakat untuk memperoleh penghidupan yang layak, reality show artis-artisan gak akan pernah mati dan bakal terus “menipu” orang-orang dengan pesonanya, paling enggak sampai masyarakat bosen.

Ikon Kota Kita

Sebuah kota tanpa ikon bagaikan tubuh tanpa jiwa. Mungkin itulah yang ada di benak tim kreatif Bandung Teaaa sehingga mereka memunculkan topik itu dalam acara tersebut Jumat lalu--tentang ikon-ikon kota Bandung yang sudah/akan menghilang. Ada empat ikon yang diangkat: monumen telekomunikasi yang digantikan oleh Masjid Istiqomah di Jl. Citarum, patung dada seorang Belanda yang berperan dalam pendirian THS yang berubah menjadi patung kubus-kubus kontemporer di depan ITB, Monumen Lentera Api yang digantikan oleh patung kereta api di Stasiun Lama, dan Pemandian Umum Cihampelas yang akan dirubuhkan untuk dialihfungsikan menjadi entah apa dalam waktu dekat ini.

Meskipun sang pembawa acara mengungkapkan keprihatinannya atas hal tersebut, karena menggantikan monumen lama dengan yang baru dianggap sama saja dengan mengabaikan bagian dari perjalanan sejarah kota Bandung (ato apalah), aku tidak sepenuhnya setuju. Aku turut berduka atas dihilangkannya Pemandian Umum Cihampleas, tapi tiga “ikon” yang lain, enggak.

Aku bukan penggemar monumen. Sama sekali gak masuk akal. Mari kita dirikan tugu/patung peringatan/yang semacamnya. Mari kita jadikan tugu ini sebagai perlambang perjuangan bangsa/50 tahun KA di Indonesia/dsb. Rasanya seperti memberikan makna bagi seonggok batu yang sama sekali tak bermakna. Lima, sepuluh, lima puluh tahun setelah tugu itu berdiri, belum tentu ada yang masih ingat tujuan pendiriannya sebenarnya.

Menurutku, makna adalah hasil kesadaran kolektif, dilahirkan sedikit demi sedikit seiring dengan berjalannya waktu, bukan berkat instruksi dari “atas”. Ikon yang sesungguhnya takkan pernah dihancurkan, kecuali kalo si penghancur emang berniat menyulut kemarahan orang banyak. Gedung Sate ato Tugu Pahlawan ato Jam Gadang, misalnya, gak mungkin dirubuhkan karena “makna”-nya sebagai penunjuk identitas kota tempatnya berdiri. Kalo sampai ada “bangunan penting” yang diratakan dengan tanah, berarti bangunan itu gak penting-penting amat, setidaknya bagi publik.

Tapi jangan salah, aku ini pendukung setia pelestarian cagar budaya/bangunan bersejarah/bangunan kuno loh. Bangunan art deco di Bandung, misalnya, adalah aset berharga yang bener-bener bisa dijadikan sebagai ikon kota Bandung. Dari sudut pandang pragmatis, mempertahankan gedung-gedung art deco yang lumayan banyak jumlahnya di Bandung penting banget karena keindahan arsitekturnya pasti bisa menarik banyak turis (meskipun akhir-akhir ini wisatawan datang ke Bandung cuma sekedar buat belanja dan makan-makan).

Mau tau apa yang bener-bener patut diprihatinkan? Pembangunan gedung-gedung “modern” berbentuk kotak untuk dijadikan mal di mana-mana, lagi, lagi, dan lagi--entah di tempat yang asalnya berupa bangunan bersejarah, rumah yang biasa-biasa aja, maupun lahan kosong ato hijau rimbun. Karena pada akhirnya, bangunan-bangunan seperti itulah yang akan menghilangkan “jiwa” Bandung, menjadikannya hutan beton membosankan seperti kota-kota lain di seluruh dunia. Apalagi karena hanya satu makna yang dilambangkan oleh gedung-gedung semacam itu. Bukan perjuangan melawan penjajah, bukan juga keramahan warga kota yang menyambut pendatang baru dengan tangan terbuka, tapi UANG!

Setelah Pemakaman

Di saat Pak Harto sakit, meninggal, dan akhirnya dimakamkan, tidak bisa tidak, banyak orang yang akan serta merta membandingkan perlakuan yang diterimanya selama tahap tersebut dengan yang dialami mantan presiden RI lainnya, Bung Karno. Pak Harto memperoleh pelayanan kesehatan terbaik yang biayanya ditanggung oleh negara, dijenguk oleh banyak orang penting semasa ia sakit, dan dimakamkan dengan upacara kebesaran yang dipimpin langsung oleh Presiden RI sekarang. Di sisi lain, Bung Karno gak mendapatkan perawatan kesehatan yang memadai menjelang ajalnya, meninggal dalam pengasingan, dan dimakamkan dengan penghormatan yang “sekedarnya”--gak sebanding banget ama statusnya sebagai mantan presiden dan proklamator.

Tapi, kali ini aku gak mau menyoroti soal perbedaan perlakuan tersebut. Tantangan yang jauh lebih besar adalah mulai menempatkan kedua tokoh tersebut selayaknya, secara obyektif. Masalahnya, kalo kita memandang Soekarno dan Soeharto hanya dengan perspektif hitam-putih, gak ada apa pun yang bisa kita dapat. Jangan-jangan kita malah jatuh ke lubang yang sama dua kali.

Di tengah kondisi perekonomian yang cukup menyesakkan bagi rakyat banyak, sulit untuk gak membanding-bandingkan masa kini dengan saat Pak Harto masih berkuasa dulu. Bukan cuma mahal, sembako pun sekarang acapkali langka. Beda dengan di zaman Orde Baru dulu. Perlunya strategi untuk memastikan agar bahan-bahan kebutuhan pokok selalu tersedia di pasaran--itulah satu hal positif dari pemerintahan Pak Harto yang perlu diteladani.

Tentu saja, kita juga perlu ingat bahwa “kestabilan ekonomi” di kala itu harus dibayar mahal--dibayar dengan hilangnya kebebasan. Aku gak cuma ngomongin kejadian “besar” macam penculikan aktivis ato pembredelan pers, tapi juga hal-hal yang lebih personal seperti larangan memakai jilbab (dibalut alasan konyol bahwa pasfoto untuk pelajar harus menampakkan telinga) ato larangan merayakan Imlek.

Intinya, Pak Harto (dan juga Bung Karno, serta semua tokoh besar lainnya dalam sejarah bangsa Indonesia) harus dinilai secara menyeluruh. Kalo kita mengingat kebaikannya aja, bisa-bisa di masa depan kita dengan entengnya membuka jalan bagi lahirnya pemimpin otoriter baru (analoginya seperti rakyat Prancis yang menggulingkan Raja Louis XVI, mendirikan republik, dan kemudian mengangkat Napoleon sebagai kaisar). Sebaliknya, kalo kita hanya mengingat kejelekan Pak Harto, kita bakalan buta terhadap teladan baik yang pernah ditunjukkannya semasa memerintah (adakah?). Ato lebih parahnya lagi, karena terus-menerus menyalahkan Pak Harto atas segala kerusakan yang telah terjadi di negeri ini, kita jadi sulit melangkah maju, serta terus berkubang dalam dendam ciptaan pemerintahan Orde Baru (label PKI, “Cina”, dll).

Konon, orang besar kesalahannya juga besar. Nah, tugas kitalah untuk tak melupakan masa lalu supaya di masa datang, gak akan ada lagi orang besar yang terjerumus (ato menjerumuskan diri) seraya membawa orang-orang kecil bersamanya.

Kenapa Kudu Kinclong?

Rias wajah identik dengan perempuan. Entah ke tempat ato acara resmi seperti kantor ato kawinan, maupun sekedar belanja ke pasar, perempuan yang ber-make-up, biarpun cuma bedak ato lipstick yang dipoles tipis-tipis, adalah pemandangan yang biasa-biasa aja. Tapi, berhubung otakku sering memikirkan hal-hal yang gak penting, hal ini justru membuatku bertanya-tanya. Kenapa perempuan dengan make-up dianggap lumrah, sedangkan laki-laki yang berias--kecuali dalam rangka mentas di panggung ato depan kamera--dianggap banci, ato paling bagus, metroseksual?

Hasil browsing yang kutemuin sejauh ini baru seputar sejarah kosmetik, tujuan penggunaannya, hal-hal seperti itulah. Rias wajah dipake untuk kamuflase di saat perang. Rias wajah digunakan juga untuk ritual keagamaan/kepercayaan. Rias wajah dikenakan untuk tujuan dekoratif. Oke. Meskipun data yang kuperoleh gak terlalu berguna, kesan bahwa rias wajah yang murni untuk tujuan estetis, sepanjang sejarah, memang lebih sering dimanfaatkan oleh perempuan daripada laki-laki malah semakin menguat. Pasti ada sesuatu di baliknya kan?

Akhirnya, seperti biasa, aku bikin teori sendiri. Kalo kita tengok hewan-hewan, banyak yang memamerkan kecantikannya dalam rangka mencari pasangan. Burung merak, misalnya (meskipun dalam dunia binatang, si jantanlah yang biasanya berparade untuk menarik perhatian betina). Mungkinkah (dulu) kasusnya juga sama untuk pemakaian rias wajah di kalangan wanita?

Mungkin aja sih. Di banyak belahan dunia, perempuan dulu hanya dinilai karena kemampuan reproduksinya dan sekedar warga kelas dua. Jadi, sangat penting untuk terlihat menarik (bagi laki-laki) dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidupnya. Soalnya, kalo gak punya suami yang bisa melindunginya, si perempuan bakal terlunta-lunta karena dia, bisa dibilang, gak punya hak dalam masyarakat. Kepemilikannya atas barang pribadi aja gak diakui kok. Dengan mengenakan rias wajah yang bisa memperbaiki penampilannya, peluang seorang perempuan untuk terlihat lebih menarik daripada perempuan lainnya sehingga bisa lebih menarik perhatian laki-laki akan meningkat.

Gak percaya? Liat aja iklan-iklan kosmetik deh. Sampe sekarang, kita masih bisa ngeliat produk kosmetik yang menekankan hal tersebut dalam pemasarannya. Dalam iklan X misalnya, digambarkan seorang wanita yang asalnya berkulit agak gelap, dan gak dipandang ama orang-orang. Lalu, setelah mengenakan X selama tujuh minggu, kulitnya menjadi lebih terang dan dia pun menjadi pusat perhatian orang-orang. Di iklan tersebut, ditunjukkan bahwa “orang-orang” ini adalah para pria. Apaan coba maksudnya?

Kalo rias wajah memang pernah punya fungsi yang, menurutku, sangat merendahkan perempuan, udah saatnya kita mengubah sudut pandang. Rias wajah adalah sebuah pilihan, bukan keniscayaan. Meskipun sudah terbukti bisa memperbaiki tampilan, kalo ada cewek yang gak mau pake make-up, suka-suka dia dong. Sebaliknya, kalo ada cowok yang ber-make-up, pantaskah kita melabelinya dengan berbagai julukan yang gak mengenakkan? Sayangnya, mengubah pola pikir yang udah terbentuk selama bergenerasi-generasi gak semudah membalikkan telapak tangan.

Catatan: Soal kebiasaan yang berkesan bias jender (ato apalah istilahnya), pemakaian sepatu hak tinggi malah lebih “mencurigakan” lagi. Tapi, nyari datanya juga jauh lebih susah euy!

Teror Pemanasan Global

Suhu permukaan bumi meningkat secara ekstrim. Permukaan laut naik sehingga menenggelamkan kota-kota besar dunia. Iklim yang berubah drastis mengakibatkan bencana di mana-mana.

Konon, itulah yang akan terjadi pada bumi di masa datang akibat pemanasan global. Semua itu adalah bagian dari kampanye para aktivis lingkungan, dibantu media massa, dalam rangka menggugah kesadaran masyarakat atas isu tersebut. Emang tujuannya baik sih. Tapi, apa benar masyarakat bakalan “tergugah”? Terus terang, aku khawatir bahwa kampanye besar-besaran ini justru menjadi kontraproduktif, setidaknya di Indonesia.

Setahun terakhir ini, media massa amat sering menyebut-nyebut “pemanasan global”. Tapi, penyebab pemanasan global dan peranan manusia dalam hal itu jarang disinggung. Kalaupun dijelaskan, porsinya sedikit sekali dan aku jamin, gak banyak yang bisa ngerti. Yang dicerna oleh masyarakat adalah bahwa pemanasan global merupakan biang kerok dari segala macam bencana yang terjadi akhir-akhir ini. Banjir lah, air pasang lah, angina ribut lah. Mungkin cuma gempa bumi dan gunung meletus aja yang gak dikait-kaitkan dengan fenomena tersebut.

Padahal, sebagian besar bencana alam disebabkan oleh hal-hal yang skalanya relatif “kecil” dan terjadi di sekitar kita, misalnya membabat daerah resapan air demi mendirikan bangunan (mewah) ato buang sampah sembarangan. Alih-alih bertanggung jawab atas kesalahannya, masyarakat sekarang bisa dengan mudah menuding pemanasan global sebagai kambing hitam.

Selain itu, menakut-nakuti orang-orang dengan ancaman abstrak (seperti yang tertulis di awal tulisan ini) tidaklah cukup untuk mengubah perilaku mereka. Ibaratnya seperti orang yang percaya kalo neraka itu ada, tapi maksiatnya jalan terus. Kalaupun hal seekstrim itu memang terjadi (naudzubillah), mungkin baru anak-cucu yang mengalaminya; jadi, apa peduli mereka? Ancaman yang lebih nyata aja, seperti banjir akibat mampetnya saluran air ato hujan asam karena gas buangan industri dan kendaraan bermotor, gak ngefek kok. Orang-orang tetap saja membuang sampah sembarangan dan berkendaraan pribadi (bukannya ngangkot).

Selama kita masih hidup demi sendiri dan untuk masa kini semata, aku yakin seyakin-yakinnya bahwa kampanye pemanasan global takkan banyak pengaruhnya, malah buang-buang duit doang. Sayang banget kan?!

Raja Jalanan

Sopir angkot identik dengan cara mengemudi yang ugal-ugalan. Hasrat untuk mengejar setoran mungkin memicu sebagian sopir angkot untuk ngebut dan melanggar rambu lalu. Entah anggapan ini benar atau tidak, tapi kalo emang benar, menurutku sih sopir angkot gak ada apa-apanya dibandingin dengan para pengemudi motor.

Kira-kira sejak lima tahun lalu, jumlah motor semakin bertambah. Booming motor Cina yang murah serta fasilitas kredit motor yang cepat dan mudah menarik minat banyak orang untuk membeli kendaraan beroda dua ini. Apalagi, naik motor pribadi jauh lebih murah dan dapat diandalkan (baca: cepat karena bisa nyelip) daripada ngangkot.

Masalahnya, gak semua pengemudi motor layak dapet SIM. Idealnya, seseorang diberi SIM bukan cuma karena ia mampu mengemudi, tapi juga karena ia layak mengendalikan kendaraan bermotor. Orang yang kecanduan narkotik atau mengalami gangguan emosional, misalnya, tidak layak diberi SIM karena ada potensi membahayakan orang lain saat mengemudi. Padahal, tau kan gimana kenyataannya di sini--siapapun bisa dapet SIM, asal bayar.

Kalo mau jujur, berapa sih pemegang SIM di Indonesia yang pernah menjalani tes mengemudi? Makanya, jangan heran kalo banyak maniak di balik kemudi. Pengemudi tanpa etika yang gak sungkan-sungkan parkir di mana aja, salip kanan-kiri, dan--yang lebih berbahaya--hobi ngebut. Dalam kasus pengendara mobil, mereka “dibatasi” oleh ukuran kendaraan (mobil) yang relatif besar. Kalo gak mau diomelin ama pengguna jalan yang lain, dia kudu mikir beberapa kali dulu sebelum bertingkah seenaknya. Sebaliknya, pengendara motor jauh lebih ugal-ugalan; mentang-mentang kendaraannya kecil.

Saat ini, menyeberang jalan bisa merupakan ritual yang mengerikan karena pengendara motor biasanya ngebut terus, gak mau ngasih kesempatan bagi pejalan kaki. Padahal nyeberangnya di zebra cross loh, gak sembarangan.

Pengemudi mobil juga harus hati-hati sekali kalo mau menepi. Soalnya, motor sering mendahului mereka--sambil ngebut--dari kiri. Padahal, anak SD aja tau kalo nyalip tuh harusnya dari kanan, bukan kiri. Peraturan lalu lintas dasar, tuh.

Kalo mau dirunut semuanya, “dosa-dosa” pengendara motor di jalan raya gak bakal ada habis-habisnya deh.

Pengendara motor, dalam arti sebenarnya, adalah raja jalanan. Raja yang semena-mena, sayangnya, karena pengguna jalan yang lain jadi sengsara gara-gara mereka.

Semua Suka Uang

Sedikit pelajaran Sosiologi Dasar nih. Seseorang yang melanggar norma-norma dalam masyarakat adakalanya harus dilembagakan. Pelembagaan bukan cuma berfungsi untuk menghukum, tapi juga berperan dalam mendidik ulang seseorang agar ia memahami aturan dan nilai yang berlaku di masyarakat. Teorinya sih gitu (kalo gak salah inget, terakhir belajar Sosiologi di SMA sih), meskipun dalam prakteknya, LP justru sering menjadi sekolah pencetak penjahat kambuhan yang handal.

Terlepas dari efektivitas LP sebagai lembaga reedukasi, sebenarnya ada hukuman yang jauh lebih ampuh bagi para pelanggar norma sosial--sanksi yang dijatuhkan sendiri oleh masyarakat. Gunjingan, celaan, pengucilan--semuanya jauh lebih berat daripada hukuman apapun yang bisa dijatuhkan oleh pengadilan. Cerita tentang keluarga yang pindah kampung setelah salah satu anggota keluarganya terjerat kasus hukum (misalnya membunuh) atau terbukti melanggar norma sosial (misalnya menghamili anak orang) udah bukan berita baru lagi. Siapa juga yang tahan dicerca tetangga tiap hari?

Anehnya, kalo udah menyangkut pencurian besar-besaran, sanksi sosial tampaknya malah tidak diberlakukan. Lihat aja Nurdin Halid. Orang ini udah dinyatakan bersalah oleh MA dan udah dieksekusi (meskipun, yang anehnya lagi, sampai sekarang dia masih ditempatkan di Rutan, bukan di LP), tapi orang-orang PSSI gak bergeming terhadap tuntutan pencopotan Nurdin dari posisi Ketua Umum PSSI. Emang sih, kecaman--mulai dari yang uma sekedar nyindir sampe yang nyumpah-nyumpah--datang bertubi-tubi, tapi percuma aja kan kalo orang-orang yang dekat dengan (dari segi posisi) dia tidak memberikan sanksi sosial apapun. Gak ngefek lah, kan si NH gak kenal ama kita-kita yang mencela dia.

Secara umum, memang begitulah keadaannya. Kita cenderung mudah merasa kagum terhadap orang kaya dan berkuasa, sering tanpa peduli dari mana sumber kekayaannya berasal. Meskipun “mencuri” adalah tindakah yang terlarang secara sosial, pencuri-pencuri kelas berat bisa tetap berkeliaran dengan bebas dan justru menempati posisi terhormat dalam masyarakat.

Aku jadi bertanya-tanya, apa ini pertanda terjadinya pergeseran nilai dalam masyarakat kita, dengan uang/harta sebagai pemegang posisi tertinggi? Kalo emang gitu, daripada nyolong cuma sedikit dengan resiko digebukin orang sekampung, lebih baik nyuri uang yang banyak sekalian. Kalo ketangkep, siapa tau bisa nyuap pihak-pihak terkait supaya hukumannya diringankan atau dibebaskan sekalian. Masa mau ditolak, sih? Dikasih uang, gitu loh. Kalaupun ntar dibebasin, orang-orang di sekitarnya pasti gak akan ngomong macem-macem. Dia kan kaya, gitu loh.

Gila, kan?! Mungkin kita semua perlu dilembagakan.

Lain Dunia

Ketika ratusan orang tumpah ruah di jalanan Paris untuk menyuarakan protes mereka atas ketidakadilan sosial, Marie Antoinette mengamati semuanya itu dari Istana Versailles dengan penuh rasa bingung.
“Kenapa mereka marah-marah?” tanyanya.
“Mereka tidak punya roti untuk makan, Yang Mulia,” jawab salah seorang pegawai istana.
“Tidak punya roti?” ujar Marie Antoinette keheranan, “Kenapa mereka tidak makan kue?”

Cerita yang sulit dipercaya? Gak juga. Perlu diingat, Marie Antoinette hidup bergelimang harta sejak kecil. Dia hidup bergelimang harta dan dikelilingi oleh orang-orang yang hanya sedikit kurang kaya dibandingkan dirinya. Selain saat pawai dengan kereta kuda keliling kota atau saat melambai-lambaikan tangan dari balkon istana, Marie Antoinette bisa dibilang gak pernah “bergaul” dengan rakyat biasa sama sekali. Dengan latar belakang seperti itu, gak aneh kalo “kelaparan” gak ada dalam perbendaharaan katanya.

Di era teknologi dan informasi, kayaknya gak mungkin ada orang--sekaya apapun dia--yang gak menyadari keberada orang-orang lain yang gak seberuntung dirinya. Kalaupun dia gak pernah hidup susah, setidaknya ada media informasi yang menunjukkan bahwa ada orang lain yang hidup serba kekurangan. Sikap abai dan ketidaktahuan ala Marie Antoinette adalah hal yang mustahil di masa kini. Tapi, apa benar begitu?

Sejak SD sampai kuliah, aku punya teman-teman sekelas/satu sekolah dengan latar belakang sosial-ekonomi yang beragam, mulai dari anak pedagang cakue sampai anak rektor. Meskipun keluargaku berkecukupan, setidaknya aku bisa belajar bersimpati dengan orang lain yang gak seberuntung aku. Soalnya, lingkungan sekolah memungkinkanku untuk mengenal orang-orang yang kurang mampu secara pribadi.

Nah, gimana jadinya dengan orang-orang yang sedari kecil belajar di sekolah-sekolah berlabel “plus” atau “internasional”? Tahu kan, yang kurikulumnya “canggih” dan biaya sekolahnya selangit itu. Dapat dipastikan, anak-anak yang bersekolah di sana memiliki latar belakang sosial-ekonomi yang sama--sama-sama dari kelas menengah ke atas. Biarpun lingkungan pergaulan seorang anak gak terbatas hanya di sekolah saja, sulit untuk peka terhadap kesusahan orang lain kalo sehari-hari kita lebih sering dikelilingi oleh teman-teman yang hidupnya serba nyaman--tiap hari naik mobil pribadi, punya duit buat nongkrong-nongkrong di kafe, punya communicator (walaupun sebenernya gak butuh)…… Ngerti, kan?

Intinya adalah, hidup di zaman maju--dengan informasi tentang berbagai hal yang tersedia bagi siapa saja dan di mana saja--ternyata tidak menghilangkan jarak di antara kita. Walaupun kita tahu bahwa ada orang-orang yang menderita di luar sana, belum tentu kita bisa ikut merasakan penderitaan mereka atau paling tidak, ikut bersimpati. Hidup kita terlalu berbeda sehingga seakan-akan kita tinggal di dunia yang berlainan. Sama seperti Marie Antoinette dan mayoritas populasi Prancis yang hidup di lain dunia.

Catatan: Aku tiba-tiba aja kepikiran soal ini waktu ngelihat mahasiswa ITB yang sekarang pada punya laptop, juga pada mampu beli textbook asli (Padahal di angkatanku dulu, mana sanggup kita beli textbook asli, Mak? Yang kesusahan bayar SPP dan terpaksa minta penangguhan aja banyak). Belum lagi ngelihat parkiran di ITB dan sekitarnya yang kian lama kian penuh dengan mobil-mobil milik mahasiswa. Masihkah ada kepedulian sosial terhadap, pedagang kecil di sekitar kampus, misalnya? Semoga……

Ganyang Malaysia

Catatan: Sebelum menulis komentar mengecam tulisan ini karena menyebarkan kebencian, silakan baca dulu semuanya sampai selesai. Netral-netral aja, kan?

Layaknya tetangga, hubungan antara Indonesia dan Malaysia senantiasa mengalami pasang-surut. Adakalanya hubungan kita dekat dan bersahabat, tapi di kali lain hubungan tersebut renggang dan penuh ketegangan. Seperti saat ini.

Meskipun tidak sampai memicu konfrontasi terbuka, sentimen anti-Malaysia saat ini emang sedang dahsyat-dahsyatnya. Demo mengecam Malaysia di mana-mana, disertai sweeping terhadap warga negara Malaysia di beberapa kota, adalah buktinya. Mungkin inilah gelombang sentimen anti-Malaysia terdahsyat yang pernah melanda negara kita sejak konfrontasi di periode ’50-an.

Anehnya, terlepas dari pangkal penyebabnya yang jauh berbeda, aku melihat ada persamaan di antara keduanya. Maksudku, antara gerakan “Ganyang Malaysia” yang didengungkan Bung Karno dulu dengan sentimen anti-Malaysia saat ini.

Sekilas, memang tak tampak persamaannya. Dulu, semangat untuk “mengganyang” Malaysia dipicu oleh keberadaan negara tersebut yang dianggap sebagai perpanjangan kolonialisme Inggris di Asia Tenggara. Saat ini, kemarahan kita dipicu kisah-kisah tragis yang menimpa TKI, mulai dari pencabutan hak-hak pekerja sampai kematian misterius, serta penganiayaan yang dialami oleh seorang wasit Indonesia kala sedang berada di negeri jiran itu (belum lagi masalah sengketa wilayah dan campur tangan pengusaha Malaysia atas pembalakan liar di negeri ini). Betapa pun berbeda, keduanya sama-sama berakar dari satu hal: harga diri.

Di tahun ’50-an, harga diri sebagai “negara bebas”-lah yang membuat Indonesia menyatakan konfrontasi terbuka dengan Malaysia (atau Malaya). Mengingat bahwa Malaysia “dihadiahi” kemerdekaan oleh penjajahnya, maka pada dasarnya mereka masih di bawah belas kasihan Inggris. Oleh sebab itu, sudah menjadi tugas Indonesia untuk membebaskan saudara-saudara serumpunnya--terutama yang bertempat tinggal di Kalimantan Utara--dari cengkeraman kolonialisme Inggris.

Dengan cara yang sama sekali berbeda, persoalan harga diri juga memicu sentimen anti-Malaysia yang kini menggelora. Hanya ketiadaan rasa hormatlah yang mampu membuat Malaysia berlaku begitu semena-mena terhadap Indonesia dan warganya yang berada di negeri itu. Ketiadaan rasa hormat inilah yang mengusik harga diri kita sebagai orang Indonesia.

Ironisnya, kharisma yang pernah kita punya sehingga mampu mengintimidasi negara lain sekarang tinggal sejarah. Sekarang, Malaysia aja nganggep remeh Indonesia, apalagi negara-negara yang lebih besar. Dulu, Indonesia menunjukkan harga diri karena rasa PD dan ketegasannya ketika berhubungan dengan negara lain sehingga gak ada yang berani nginjek-nginjek kita. Ke-PD-an dan ketegasan yang kini acapkali tak nampak bila kita berhubungan dengan negara lain.

Aku yakin seyakin-yakinnya, kalo kita bisa membuktikan bahwa bangsa kita memang punya harga diri, gak ada ceritanya tuh Indonesia dilecehkan oleh negara lain, termasuk Malaysia. Apa kita masih punya harga diri di mata orang lain kalo rela-rela aja disuruh-suruh ama negara/badan/perusahaan asing dan gak bisa nyelesaiin masalah dalam negeri sendiri (penyediaan pendidikan yang layak, kebakaran hutan, banjir yang selalu terulang tiap tahun, dll)?